Sumsel Viral – Palembang, – Untuk mencegah serta mengantisipasi terjadinya konflik seperti tahun 1998, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK menggelar rapat secara virtual kepada seluruh pejabat utama Polda Sumsel.
Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain SIK MSi menekankan beberapa hal penting kepada perwira menengah (pamen) yang hadir di lantai 7 Gedung Utama Mapolda Sumsel, Senin (26/2/2024).
“Kita menekankan beberapa hal kepada perwira menengah (Pamen) untuk dilakukan, agar keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Polda Sumsel tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki penggunaan anggaran agar di atensi tugas-tugas kepolisian terutama dalam hal tugas rutin patroli dan kotak patroli di Poltabes Palembang hal ni di dasari adanya kejadian pencurian di rumah dinas pejabat wakil ketua DPRD Palembang.
Disampaikan itu ujar Kapolda, sebentar lagi masyarakat akan mengadakan ziarah kubro dan muktamar HMI, saat ini masih dalam tahapan penghitungan suara pemilu untuk itu antisipasi kerawanannya.
Selain itu pula agar koorspri cek undangan muktamar yang dikirim ke kapolri untuk dapat antisipasi kehadiran ka atau diwakili.
Kemudian untuk Kapolres OKU Selatan harus mengikuti arahan KPUD OKUS dalam hal perhitungan suara ulang dan antisipasi kerawanan ketidakpuasan adanya caleg yang hilang suaranya.
“Sedangkan menjelang ramadhan harga-harga pangan naik, kita sudah memerintahkan Dirkrimsus untuk cek informasi terkait masalah kenaikan harga pangan,” jelasnya.
Untuk masalah kebakaran hutan sangat unik dan dinamis di Sumsel, terjadi pergeseran panas daerah di provinsi Riau, Jambi dan Sumsel.
Riau saat ini panas tinggi dibanding sumsel, saat ini harus segera dipersiapkan menghadapi kebakaran hutan agar jangan terlambat.
Harus dilakukan antispasi jangan sampai kejadian krisis berbagai dimensi seperti tahun 1998, konflik 1998 terjadi disebabkan kelangkaan pangan, harga melambung, harga dollar naik, krisis politik (kepemimpinan nasional).
“Kita harus antisipasi jangan sampai terjadi di tahun 2024 ini,” tukasnya
