Komitmen Kapolda Sumsel dan Pangdam, Sapu Bersih Ilegal Drilling dan Ilegal Refenery

  • Bagikan

Palembang, – Cukup menarik, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK bersama Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Naudi Nurdika berkomitmen untuk bersama-sama menindak tegas para pelaku ilegal drilling dan ilegal refenery yang ada di wilayah Sumsel.

Gerak cepat, Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo turun langsung mendatangi salah satu kawasan sentral minyak ilegal di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Kamis (16/5/2024).

Sebelumnya, Kapolda Sumsel sempat mengunjungi kantor PT Petro Muba, dirinya kembali menegaskan bahwa Polda Sumsel tetap pada komitmen awal, akan terus menindak illegal drilling dan illegal refinery.

Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo saat mengecek sumur minyak tua di Muba
Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo saat mengecek sumur minyak tua di Muba

“Saya (red, Kapolda Sumsel ) bersama Pangdam telah sepakat berkomitmen, produksi minyak ilegal akan terus kami tangkap dan akan kami tegakkan hukum, dengan prioritas terhadap gudang-gudang dan illegal refinery,” ujarnya.

Selama belum ada keputusan resmi terkait legalisasi sumur minyak ilegal di Muba ini, Kapolda Sumsel menegaskan pihaknya beserta jajaran akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku illegal refinery dan illegal drilling.

“Secara bertahap, kami juga akan menindak yang di hulunya,” tegasnya.

Sebab, rapat koordinasi sudah seringkali digelar baik di Polda Sumsel, Pemprov Sumsel maupun di Pemkab Muba. Namun sepertinya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery semakin bertambah masif saja.

Kapolda Sumsel bersama instansi terkait saat mengunjungi Petro muba
Kapolda Sumsel bersama instansi terkait saat mengunjungi Petro muba

“Jumlah sumur rakyat diperkirakan mencapai 10.000 buah, ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan diderita oleh masyarakat setempat dimasa yang akan datang yang hendaknya perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan,” lanjutnya.

“Kita ingin mata pencarian masyarakat tetap hidup, negara tetap meningkat lifting minyaknya dan lingkungan juga terjaga, namun tetap aturan tidak boleh dilanggar. Kenapa Polri turun langsung, karena kalau terjadi ledakan atau kebakaran pasti Polri yang disalahkan,” cetusnya.

Disisi lain, Kapolda melihat kehidupan masyarakat di sekitar lokasi penambangan minyak ilegal Kecamatan Babat Toman cukup makmur, hal itu dilihatnya dari ramainya pasar, kendaraan yang digunakan dan rumah yang mewah.

Sampai saat ini, sambung Kapolda, regulasi mengenai sumur minyak rakyat belum ada perubahan dan belum dilegalkan. Pihaknya masih mengikuti regulasi sesuai Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

“Yang dilegalkan adalah sumur tua. Regulasi minyak rakyat tetap dilarang mengacu Permen ESDM Nomor 1 tahun  2008, jadi Polda Sumsel tetap akan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk peredaran minyak ilegal,” tutupnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *